RI Anggarkan Ratusan Triliun untuk MBG, Mengapa Harus Belajar dari Tata Kelola Amerika?

Edy Susanto, Executive Chef and Co-Owner Shogun Asian and Japanese Restaurant di West Virginia, Amerika Serikat. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Edy Susanto

Executive Chef and Co-Owner Shogun Asian and Japanese Restaurant, West Virginia, Amerika Serikat

GARDAJATIM.COM: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Namun, keberhasilan megaproyek nasional ini tidak boleh hanya diukur dari berapa juta kotak makanan yang berhasil dibagikan di lapangan.

Indikator utama kesuksesannya terletak pada keandalan sistem: Apakah makanan itu benar-benar bergizi? Apakah aman dikonsumsi? Apakah tepat sasaran? Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap rupiah uang rakyat bisa dipertanggungjawabkan secara transparan?

Sebagai program strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa, MBG memerlukan tata kelola (governance) yang sepadan dengan besarnya anggaran yang dikelola.

Belajar Sistem, Bukan Meniru Menu

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah mengoperasikan program makan sekolah sejak tahun 1946 lewat National School Lunch Act di bawah Presiden Harry S. Truman. Pengalaman panjang selama 80 tahun ini memberikan pelajaran manajemen yang sangat berharga bagi Indonesia.

Poinnya tentu bukan meniru menu burger atau susu kotak ala Amerika, melainkan mengadopsi bagaimana sebuah sistem berskala masif dibangun agar standar operasional dapat diterapkan secara konsisten dan diawasi ketat tanpa kompromi.

Tata kelola makan sekolah di Amerika Serikat bertumpu pada lima pilar utama:

* Standar gizi yang rigid dan berbasis sains.

* Protokol keamanan pangan (food safety) yang ketat.

* Pembagian kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat hingga dapur sekolah.

* Mekanisme pengawasan berlapis.

* Sistem audit anggaran yang transparan dan akuntabel.

Tantangan Indonesia Bukan Regulasi, Tapi Eksekusi

Bagi Indonesia, tantangan saat ini sebenarnya bukan lagi pada ketersediaan regulasi. Fondasi hukum dan kelembagaan kita sudah terbentuk. Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menetapkan standar keamanan pangan, higiene, sanitasi, hingga tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pertanyaan krusialnya kini adalah: Bagaimana memastikan standar tersebut benar-benar dieksekusi tanpa kompromi di lapangan?

Di sinilah pentingnya penguatan fungsi pengawasan (quality control). Dengan alokasi anggaran yang sangat masif, program ini tidak boleh dibiarkan berjalan dengan sistem kontrol yang longgar.

Kasus suspensi ratusan dapur SPPG yang bermasalah hingga tindakan tegas pencopotan kepala satuan pelayanan oleh Kepala BGN Sudaryono beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata. Tanpa pengawasan ketat, program sebesar ini sangat rentan terhadap risiko higienitas seperti kasus keracunan makanan maupun potensi kebocoran anggaran.

Urgensi Akuntabilitas di Setiap Rupiah

Kita tentu tidak perlu meniru model Amerika Serikat secara mentah-mentah. Indonesia memiliki karakteristik budaya, kebutuhan gizi spesifik, dan potensi pangan lokal yang jauh berbeda.

Namun, esensi yang harus diadopsi adalah fakta bahwa program intervensi gizi skala besar tidak akan pernah cukup jika hanya bermodal niat baik dan distribusi makanan semata. MBG mutlak membutuhkan ekosistem yang kuat, transparan, terukur, dan dapat diaudit.

Oleh karena itu, evaluasi pencapaian MBG harus bergeser dari sekadar angka serapan distribusi menuju penilaian substansial:

* Apakah asupan gizi anak benar-benar terpenuhi?

* Apakah makanan higienis dan memiliki label batas aman konsumsi yang jelas?

* Apakah target penerima manfaat sudah tepat sasaran?

* Apakah tata kelola anggarannya bebas dari anomali finansial?

MBG adalah sebuah visi besar yang wajib didukung demi memotong mata rantai stunting dan mempersiapkan Generasi Emas.

Namun, dukungan terbaik bagi program ini adalah dengan menjadi pengawas yang kritis. Anak-anak Indonesia layak mendapatkan asupan terbaik, dan anggaran negara wajib dikelola dengan tanggung jawab tertinggi. ***