Sekolah Sepi Murid Bukan Berarti Langsung Ditutup, Ini Opsi Disdik Ponorogo

Nurhadi Hanuri, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo. (Foto: Fajar/Gardajatim.com)

GARDAJATIM.COM: Sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit tidak serta-merta harus ditutup. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ponorogo tengah menyiapkan opsi regrouping atau penggabungan sekolah sebagai salah satu cara mengatasi persoalan kekurangan guru sekaligus menata pemerataan tenaga pendidik.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nurhadi Hanuri mengatakan banyaknya jumlah sekolah menjadi salah satu persoalan yang membuat kebutuhan guru di Ponorogo belum sepenuhnya teratasi.

“Harapannya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap tenaga pendidik dan pendidikan. Dengan adanya jumlah sekolah yang sangat luar biasa, menyebabkan di Ponorogo itu masih selalu kekurangan guru utamanya,” ujar Nurhadi dalam diskusi pendidikan yang difasilitasi MKKS SMPN Ponorogo beberapa waktu lalu.

Menurut Nurhadi, Disdik bersama DPRD Ponorogo telah membahas skema regrouping bagi sekolah yang sudah tidak lagi diminati masyarakat.

Data sekolah yang berpotensi masuk dalam skema tersebut juga telah dianalisis dan disampaikan kepada DPRD maupun pemerintah daerah.

Salah satu parameter yang dibahas adalah jumlah peserta didik. Sekolah dengan jumlah murid di bawah 50 orang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk digabung.

“Kalau aturannya kita menyepakati nanti yang jumlah muridnya di bawah 50 itu di-regrouping, ya ayo di-regrouping,” katanya.

Namun, regrouping tidak hanya berkaitan dengan sekolah dan murid. Penempatan guru serta kepala sekolah juga harus dipastikan sejak awal.

Disdik, kata Nurhadi, telah melakukan pemetaan agar guru dan kepala sekolah yang terdampak memiliki kejelasan penempatan.

“Secara pasti kita sudah bisa memetakan guru ini mau ke mana, kepala sekolahnya mau ke mana. Itu ada kepastian yang jelas. Jangan sampai nanti ngambang,” ujarnya.

Gambaran mengenai sekolah dengan jumlah murid sangat minim pernah terjadi di salah satu sekolah dasar di wilayah Bungkal.

Sekolah tersebut sempat disepakati untuk ditutup karena jumlah muridnya sangat sedikit. Namun, keputusan itu berubah setelah ada permintaan agar sekolah tetap dipertahankan.

Saat itu, tercatat hanya ada dua murid yang bersekolah di sana.

“Karena di situ ada dua murid kemudian mereka menghendaki untuk tidak ditutup, ya sementara tidak ditutup dengan jaminan tahun yang akan datang dapat murid,” ungkap Nurhadi.

Kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah. Sebab, meski hanya memiliki dua murid, sekolah tetap membutuhkan tenaga pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekolah tersebut juga berada berdekatan dengan lembaga pendidikan lain, termasuk madrasah ibtidaiyah (MI).

Karena itu, Disdik mendorong komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan sekolah benar-benar didukung oleh jumlah peserta didik.

“Kalau memang sekolah itu masih dikehendaki oleh masyarakat, ya memang harus ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di situ,” katanya.

Nurhadi menegaskan, penataan sekolah tidak semata-mata bertujuan menutup sekolah yang sepi murid.

Jika sekolah yang sudah tidak diminati masyarakat digabung, tenaga pendidiknya dapat dialihkan ke sekolah lain yang masih kekurangan guru.

Dengan cara tersebut, distribusi guru diharapkan menjadi lebih efektif sehingga persoalan kekurangan tenaga pendidik tidak terus berulang dari satu sekolah ke sekolah lainnya.

“Sehingga tidak lagi menjadi gorengan, ‘Nang kono gurune kurang, nang kono gurune kurang dan gurune kurang’,” ucapnya.

Meski demikian, keputusan regrouping membutuhkan perhitungan matang. Penataan tersebut berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, termasuk mekanisme pengembangan profesi guru.

Nurhadi juga menekankan pentingnya kepastian setelah keputusan dibuat. Jika regrouping sudah diputuskan dan dieksekusi, kebijakan tersebut diharapkan tidak kembali dibatalkan karena dapat menyulitkan penataan tenaga pendidik. (Fjr/Red)