GMAS dan Garda Satu Soroti Proyek Geotermal Ngebel Ponorogo, Ini Alasannya
Redaksi
... menit baca
 |
| Rencana proyek geotermal di kawasan Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. (Foto: Fajar/Gardajatim.com) |
Keduanya menyatakan menolak rencana proyek itu karena mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Selain persoalan dampak lingkungan, sosialisasi kepada warga juga menjadi perhatian. GMAS menilai penyampaian informasi mengenai rencana proyek belum menjangkau seluruh masyarakat di sekitar lokasi.
Ketua LSM GMAS Ponorogo, Bandi Budho, menegaskan organisasinya menolak rencana pembangunan proyek geotermal tersebut.
“Kami dari GMAS Ponorogo menyatakan menolak adanya proyek geotermal di Ponorogo,” tegas Bandi, Rabu, 21 Oktober 2026.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, Budiono. Ia juga menyatakan penolakan terhadap rencana proyek panas bumi di kawasan Ngebel.
Kekhawatiran Dampak Lingkungan Jadi Sorotan
Penolakan terhadap rencana geotermal Ngebel turut diwarnai kekhawatiran masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.
Sejumlah warga mengaitkan rencana proyek tersebut dengan tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Pertanyaan seperti, “Bagaimana kalau Ngebel menjadi seperti Lapindo? Siapa yang bertanggung jawab?” mencerminkan kegelisahan warga mengenai kemungkinan dampak proyek dan pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
Meski demikian, perbandingan dengan tragedi Lapindo tersebut merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat, bukan bukti bahwa proyek geotermal Ngebel akan menimbulkan bencana serupa.
Di tengah munculnya pertanyaan tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terperinci mengenai potensi risiko, perlindungan lingkungan, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila proyek menimbulkan dampak yang merugikan.
Informasi mengenai hasil kajian lingkungan dan aspek keselamatan juga menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami rencana proyek berdasarkan informasi yang memadai.
Pemkab Ponorogo Minta Sosialisasi Dipercepat
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, meminta masyarakat tidak langsung memandang proyek geotermal sebagai ancaman.
Menurut Lisdyarita, proyek tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung pasokan energi listrik.
Ia juga meminta sosialisasi segera dilakukan di tingkat desa maupun kecamatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, menyebut proyek geotermal berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa proses perizinan telah dilakukan di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.
Namun, informasi yang tersedia belum merinci dokumen perizinan, hasil kajian lingkungan, maupun langkah mitigasi risiko yang akan diterapkan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Keterbukaan Informasi Dibutuhkan
Perbedaan pandangan mengenai rencana geotermal Ngebel menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu persoalan penting.
Pemerintah daerah menyampaikan proyek tersebut berkaitan dengan program penyediaan energi listrik, sedangkan GMAS dan Garda Satu menyoroti potensi dampak lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Sosialisasi kepada warga menjadi kesempatan untuk menjelaskan aspek teknis proyek, potensi dampak, langkah perlindungan lingkungan, dan mekanisme pertanggungjawaban secara terukur.
Penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai tujuan pembangunan, tetapi juga memahami risiko yang mungkin timbul dan langkah penanganannya.
Dengan demikian, polemik proyek geotermal Ngebel tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pasokan energi nasional, tetapi juga menyangkut kebutuhan warga untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai keselamatan dan kelestarian lingkungan di kawasan tersebut. (Fjr/Red)
Sebelumnya
...
