Pemkab Tulungagung Genjot Digitalisasi Pajak Daerah, Gelar Sosialisasi Implementasi ETPD

Aparatur pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan mengikuti Sosialisasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pajak Daerah di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung (Dok Eka)

GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Implementasi ETPD Pajak Daerah yang digelar di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung, Senin (2/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Tulungagung.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat peran aparatur kewilayahan dalam mendukung digitalisasi sistem perpajakan daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran non-tunai.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa elektronifikasi pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pembayaran, tetapi juga mencakup transformasi administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi transaksi, serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbagai kanal pembayaran digital diperkenalkan, antara lain QRIS, EDC, mobile banking, dan marketplace. Kanal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta jenis pajak daerah lainnya.

Plt Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., dalam arahannya melalui layar videotron menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

"ETPD ini bukan hanya soal bayar pajak lewat HP, tapi ini adalah komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai warga kita kesulitan bayar pajak hanya karena tidak paham teknologinya," tegas Plt Bupati Ahmad Baharudin.

Ia menambahkan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meminimalkan kebocoran PAD sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau semua transaksi sudah non-tunai dan tercatat secara digital, kita bisa cegah kebocoran dan pungli. PAD kita akan optimal dan pada akhirnya kembali lagi untuk pembangunan di Tulungagung. Ini kunci untuk Tulungagung yang modern," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Dra. Imro'atul Mufidah, M.Si., menjelaskan bahwa sosialisasi tahun ini juga difokuskan pada optimalisasi pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.

"Selain sosialisasi kanal digital seperti QRIS dan mobile banking, perhatian khusus juga kami berikan pada optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ini perlu penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta instansi terkait seperti Samsat," jelas Kepala Bapenda Tulungagung.

Ia berharap pemerintah desa dan kelurahan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator dan edukator untuk mengajak masyarakat beralih ke sistem pembayaran pajak secara digital.

"Harapan kami, setelah sosialisasi ini, pemahaman aparatur kewilayahan meningkat, pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai semakin luas, dan terbentuk sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung implementasi ETPD di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Target kita adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kemudahan pelayanan publik," pungkasnya.

Melalui kolaborasi dan transformasi digital, Pemkab Tulungagung berkomitmen mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. (@Eka)