Fraksi PDIP Tolak Kenaikan PBB di Kabupaten Madiun: Data Pajak Belum Akurat, Jangan Bebani Rakyat

PDIP Desak Pemkab Lakukan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Evaluasi Program Pro Rakyat Sebelum Naikkan PBB-P2 | Selasa, 21 Oktober 2025 | Foto : Ist

GARDAJATIM.COM : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menegaskan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kenaikan pajak tersebut dinilai tidak tepat karena pemerintah daerah belum melakukan pemutakhiran data objek pajak secara akurat di lapangan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budi Wahono menyampaikan, pihaknya menolak kebijakan kenaikan PBB sebelum ada pembaruan data riil dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, data yang tidak valid justru dapat memberatkan masyarakat kecil dan menimbulkan ketidakadilan fiskal.

“Khusus untuk kenaikan PBB-P2, Fraksi PDI Perjuangan menolak sebelum dilakukan pemutakhiran data objek pajak oleh OPD terkait. Data yang tidak akurat berpotensi memberatkan masyarakat,” tegas Budi Wahono, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa fraksinya berkomitmen mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa dasar data yang kuat.

“Dalam fungsi pengawasan, kami wajib menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan APBD 2026. Program daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah, bukan hanya seremonial atau administratif,” ujarnya.

Budi juga menyoroti lambannya realisasi sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepala daerah.

Ia menilai, beberapa OPD masih kurang mendukung arah kebijakan bupati dan belum menjalankan program dengan optimal.

“Kami pertanyakan realisasi program pro rakyat seperti satu desa satu ambulans, ketahanan pangan, hingga penyelesaian masalah jabatan kepala desa pelaksana tugas yang berlarut. Banyak program jalan di tempat karena lemahnya koordinasi antar-OPD,” ungkapnya.

Selain persoalan pajak dan program prioritas, Fraksi PDIP juga menyoroti sejumlah sektor pelayanan publik yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan, seperti pelayanan BPJS Kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengembangan energi terbarukan di wilayah Kabupaten Madiun.

Budi berharap catatan dan kritik dari Fraksi PDIP dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkab Madiun dalam menyusun kebijakan pembangunan tahun 2026.

“Fraksi PDI Perjuangan akan selalu mendukung kebijakan yang pro rakyat, tetapi juga akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang justru menambah beban masyarakat,” pungkasnya. (Arg/Tim)

Editor : Redaksi