Asosiasi Nelayan & Pengepul BBL Pacitan Temui Anggota DPR RI Riyono Caping, Minta Kaji Ulang Peraturan Larangan Ekspor ke Vietnam

Asosiasi nelayan dan pengepul BBL temui anggota DPR RI Riyono Caping.

GARDAJATIM.COM: Asosiasi Nelayan dan Pengepul BBL (Bayi Bening Lobster/Benur) Kabupaten Pacitan menggelar pertemuan dengan Anggota DPR RI Komisi IV, Riyono Caping dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Magetan Jawa Timur, Kamis (27/11/2025).

Dalam pertemuan ini Riyono Caping mendengarkan keluhan nelayan dan pengepul terkait penghentian aktivitas ekspor BBL ke Vietnam oleh BLU (Badan Layanan Umum), yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir pantai.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan sekaligus Ketua Asosiasi Nelayan dan Pengepul BBL Nusantara Kabupaten Pacitan, Akha menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Percepatan pembentukan atau revisi regulasi (Perpres, PP, atau Perppu/Undang-Undang) agar ada kepastian hukum yang melindungi nelayan dan pengepul.

2. Pengajuan revisi aturan yang melarang ekspor BBL untuk menjaga keberlanjutan usaha nelayan.

3. Perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi nelayan agar tidak semakin menderita.

"Kurang lebih ini yang menjadi poin tuntutan para nelayan dan pengepul di Pacitan," ucap Akha dalam diskusi tersebut.

Riyono Caping pun merespons positif aspirasi tersebut dan menyatakan komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan nelayan di tingkat pusat.

"Kami akan membawa aspirasi ini ke dalam pembahasan komisi dan mendorong revisi regulasi yang diperlukan," ujarnya.

Asosiasi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Anggota komisi IV DPR RI Riyono Caping Fraksi PKS atas kesediaannya mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat nelayan dari kabupaten Pacitan.

"Kami sangat mengapresiasi respon wakil rakyat seperti beliau ini yang mau merespon cepat dan menerima aspirasi para wong cilik seperti kami ini," sambung Akha kembali.

Carut-marut regulasi dan teknis terkait dengan niaga BBL ini sudah lama terjadi. Perlu memang urgensi segera untuk mencapai win-win solution agar permasalahan ini tak berkepanjangan dan berdampak pada kesejahteraan nelayan maupun roda ekonomi di Kabupaten Pacitan secara umum. (Eko)