Skor Integritas Turun, KPK Sisir SKPD di Ponorogo: DPUPKP Jadi Target Terbaru

Penyidik KPK saat memasuki kantor DPUPKP Ponorogo di Jalan Gajah Mada. (Foto: Hai Ponorogo)
GARDAJATIM.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyisir satu per satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo.

Setelah rumah pribadi Indah Bekti Pertiwi, kantor RSUD dr. Harjono dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) digeledah sehari sebelumnya, kini giliran kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo yang menjadi target operasi lembaga antirasuah tersebut.

Rombongan penyidik KPK mendatangi kantor DPUPKP yang dinakhodai Jamus Kunto Purnomo di Jalan Gajah Mada, Ponorogo, Kamis (13/11/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait penggeledahan tersebut, termasuk kasus yang tengah ditelusuri.

Penggeledahan di DPUPKP menambah panjang rangkaian langkah penyidikan KPK di Ponorogo, usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sugiri Sancoko pada 7 November 2025 lalu. Sejak saat itu, aktivitas sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Ponorogo menjadi sorotan.

Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyoroti menurunnya Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk Kabupaten Ponorogo.

Skor tersebut tercatat turun dari 75,87 pada tahun 2023 menjadi 73,43 pada 2024, dengan penurunan paling tajam terjadi pada aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

“Penurunan ini mengonfirmasi bahwa praktik koruptif dalam promosi jabatan masih tinggi. Ini berimbas langsung pada pelayanan publik dan merusak integritas birokrasi,” tegas Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (9/11/2025).

Ia juga mengungkap, bahwa temuan KPK menunjukkan adanya pola berantai: pejabat yang membeli jabatan kemudian mencari cara untuk ‘mengembalikan modal’ melalui pungutan atau pengaturan proyek di instansi yang dipimpinnya.

“Kami akan kembangkan penyidikan, termasuk dugaan adanya keterlibatan pihak lain dan penerimaan di sektor berbeda. Tidak menutup kemungkinan terjadi juga di SKPD lain,” tambahnya.

Langkah KPK yang terus memperluas penyelidikan ke berbagai dinas ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik jual beli jabatan dan dugaan gratifikasi proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo mulai terkuak. Publik kini menunggu hasil akhir dari pengusutan kasus yang menyeret nama-nama penting di lingkar kekuasaan Bumi Reog tersebut. (Fjr)