Polemik Postingan Jalan Rusak di Kaponan, Pemdes Beri Klarifikasi

Kades Kaponan bersama Kasi Pemerintahan saat menunjukkan kondisi jalan poros penghubung desa. (Foto: doc. Gardajatim.com)
GARDAJATIM.COM: Polemik unggahan warga soal kondisi jalan poros di Dukuh Kaponan 3, RT 3 RW 02, Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, berbuntut klarifikasi dari pemerintah desa setempat. Jalan penghubung Desa Mlarak dan Desa Jarak itu memang mengalami kerusakan di sejumlah titik dan menjadi akses vital bagi aktivitas warga.

Kepala Desa Kaponan, H. Marwandi mengakui kondisi jalan poros tersebut telah rusak sekitar dua tahun terakhir. Namun, ia menegaskan status jalan itu merupakan jalan poros kabupaten sehingga tidak bisa dibiayai menggunakan dana desa.

“Jalan itu kewenangannya kabupaten. Secara aturan tidak bisa kami bangun dengan dana desa,” kata Kepala Desa Kaponan saat dikonfirmasi, Rabu 7 Januari 2026.

Menurut dia, langkah yang dapat dilakukan pemerintah desa selama ini bersifat sementara, yakni melakukan pengurukan jalan sebanyak dua kali dalam setahun agar tetap bisa dilalui warga.

Ia menegaskan pemerintah desa tidak menutup diri terhadap kritik. Namun, kritik yang disampaikan harus sesuai fakta di lapangan.

“Kritik demi kebaikan tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai fakta, itu sudah masuk ranah fitnah,” ujarnya.

Marwandi menambahkan, unggahan warga yang memicu polemik tersebut telah diedit sehingga tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Hal itu, kata dia, berpotensi menyesatkan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah desa.

“Postingan itu sudah diedit dan tidak sesuai fakta yang ada di lapangan,” katanya.

Atas dasar itu, pemerintah desa memanggil warga yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan pemahaman.

Ia menegaskan pemanggilan tersebut bukan untuk membungkam kritik, melainkan meluruskan informasi.

“Kalau memosting dan menjelek-jelekkan desa kami, apalagi tidak sesuai fakta, tentu kami lakukan pemanggilan. Kami jelaskan duduk perkaranya,” ujarnya.

Ia juga mengimbau warga agar menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah desa agar bisa dicarikan solusi bersama, bukan melalui media sosial yang berpotensi memicu kesalahpahaman.

Dalam mediasi tersebut, pemerintah desa dan warga akhirnya sepakat akan kembali melakukan pengurukan jalan di bulan puasa sebagai solusi sementara sembari menunggu penanganan dari pemerintah kabupaten.

“Kami sepakati, mendekati hari raya nanti jalan akan kami uruk lagi agar akses warga tetap aman,” kata dia. (*)