Pembayaran Tertunda, Tata Kelola SPPG Badegan 001 Ponorogo Dipertanyakan Mitra

Ilustrasi.
GARDAJATIM.COM: Keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, memicu keluhan dari sejumlah mitra dapur.

Para suplayer dan relawan menilai tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badegan 001 belum berjalan sebagaimana harapan, sehingga berdampak langsung pada keberlangsungan usaha mereka.

Keluhan tersebut disampaikan oleh beberapa pihak yang terlibat langsung dalam operasional dapur MBG. Salah satunya Satria Ahmad, penyuplai telur sekaligus Ketua Pemuda Tani Kabupaten Ponorogo.

Ia mengatakan, sejumlah suplayer mengaku kecewa karena pembayaran bahan pangan kerap terlambat direalisasikan.

“Awalnya kami berharap program MBG ini bisa membantu meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal karena volumenya besar. Tapi di lapangan, pembayaran sering molor. Modal kami jadi tertahan,” kata Satria, Minggu 2 Februari 2026.

Menurut dia, keterlambatan pembayaran ini menimbulkan persoalan serius bagi suplayer kecil yang bergantung pada perputaran modal harian. Satria mengaku, hingga kini masih terdapat dua nota pembayaran di SPPG Badegan 001 yang belum jelas realisasinya.

“Kami terkendala permodalan. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin justru mengganggu keberlangsungan program MBG itu sendiri,” ujarnya.

Selain persoalan pembayaran, para mitra juga menyoroti minimnya komunikasi dan koordinasi dari pihak pengelola SPPG. Beberapa relawan dapur merasa kurang mendapatkan penjelasan terkait mekanisme pembayaran maupun kendala yang dihadapi pengelola.

“Kalau tidak ada kejelasan dan komunikasi, kami bekerja untuk apa?” ujar salah satu relawan yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Sorotan turut diarahkan kepada Kepala SPPG Badegan 001 yang juga menjabat sebagai koordinator kepala SPPG se-Kecamatan Badegan.

Sejumlah mitra menilai, sebagai pimpinan, yang bersangkutan semestinya menjadi contoh dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk memastikan hak mitra terpenuhi tepat waktu.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sidik, Kepala SPPG Badegan 001. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, yang bersangkutan sempat merespons.

Namun ketika ditanya mengenai keluhan keterlambatan pembayaran dari suplayer dan relawan, ia mempertanyakan sumber informasi tersebut sebelum mengakhiri percakapan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lanjutan dari yang bersangkutan.

Para mitra berharap Satuan Tugas MBG Kabupaten Ponorogo dapat segera turun tangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja SPPG, khususnya di Kecamatan Badegan.

Mereka menilai, dana negara yang digelontorkan untuk program MBG seharusnya dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

“Kalau tidak sesuai dengan harapan Presiden, jangan sampai program yang sebenarnya baik ini rusak hanya karena buruknya tata kelola di lapangan,” kata Satria.

Keluhan para mitra ini menjadi peringatan bagi pelaksana program MBG di daerah. Tanpa perbaikan manajemen dan pengawasan yang ketat, tujuan MBG sebagai program strategis nasional untuk pemenuhan gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal. (Tim/GJ01)