Pilkades Ponorogo Digelar Mei 2027, Pemkab Siapkan Rp16 Miliar dan Skema Pjs

Foto: Ilustrasi

GARDAJATIM.COM: Pemerintah Kabupaten Ponorogo memastikan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan digelar pada Mei 2027. Untuk menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar sekaligus skema penunjukan pejabat sementara (Pjs) dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) guna mengisi kekosongan jabatan kepala desa sebelum pemilihan berlangsung.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ponorogo, Toni Sumarsono.

Ia mengatakan Pilkades serentak tahun depan akan diikuti ratusan desa di wilayahnya.

“Ada 253 desa yang tahun depan akan melaksanakan Pilkades serentak,” ujar Toni saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, sebelum Pilkades digelar, puluhan desa lebih dahulu akan mengalami kekosongan jabatan kepala desa.

Hal itu terjadi karena masa jabatan sejumlah kepala desa berakhir pada pertengahan 2026.

Toni menyebut setidaknya sekitar 60 desa akan mengalami kondisi tersebut. Untuk menjaga roda pemerintahan desa tetap berjalan, pemerintah kabupaten menyiapkan skema pengisian jabatan melalui penunjukan pejabat sementara.

“Nanti akan kita isi Pjs sampai ada kepala desa definitif hasil Pilkades,” jelasnya.

Pejabat sementara itu rencananya berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang ditugaskan memimpin desa hingga kepala desa definitif terpilih.

Di sisi lain, pelaksanaan Pilkades serentak di ratusan desa itu diperkirakan membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Pemerintah daerah telah memproyeksikan dana sekitar Rp16 miliar untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan.

Meski jadwal pelaksanaan Pilkades sudah diproyeksikan, pemerintah daerah hingga kini masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat.

Hal ini menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode.

Namun, hingga saat ini aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pilkades belum diterbitkan.

Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan skema pelaksanaan Pilkades, termasuk penyesuaian masa jabatan kepala desa yang akan berakhir sebelum 2027.

Tanpa aturan pelaksana itu, pemerintah daerah masih harus menunggu kepastian mekanisme penerapan undang-undang baru tersebut sebelum tahapan Pilkades benar-benar dimulai. (SP/Red)