 |
| Foto Ilustrasi. |
GARDAJATIM.COM: Di Indonesia, terdapat sedikitnya tujuh jenis sertipikat tanah yang dikenal luas. Masing-masing menunjukkan bentuk hak atas tanah yang berbeda, mulai dari siapa yang berhak memiliki, peruntukan penggunaan, hingga jangka waktu berlakunya. Perbedaan ini penting dipahami karena berpengaruh pada kepastian hukum dan status kepemilikan tanah.
Pengaturan mengenai hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui sistem pendaftaran tanah, setiap bidang tanah yang telah terdaftar akan memiliki sertipikat sebagai bukti hak yang sah.
Berikut tujuh jenis sertipikat tanah yang berlaku di Indonesia:
Sertipikat Hak Milik (SHM)
Hak Milik merupakan bentuk hak atas tanah yang paling kuat dan penuh. Hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia serta bersifat turun-temurun.
Tidak ada batas waktu selama tanah digunakan sesuai fungsi sosialnya. Karena itu, SHM umum digunakan untuk kepemilikan rumah tinggal atau tanah pribadi.
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Hak Guna Bangunan memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
Hak ini berlaku maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. SHGB lazim digunakan dalam pembangunan perumahan, apartemen, dan kawasan komersial.
Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)
Hak ini diperuntukkan bagi kegiatan usaha skala besar seperti perkebunan, pertanian, atau peternakan. Jangka waktunya maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. SHGU umumnya dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum.
Sertipikat Hak Pakai
Hak Pakai memberikan kewenangan menggunakan tanah atau memungut hasilnya. Hak ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum, instansi pemerintah, hingga pihak asing yang berkedudukan di Indonesia dalam kondisi tertentu. Jangka waktu umumnya 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.
Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)
Hak Pengelolaan diberikan kepada instansi pemerintah atau badan tertentu untuk mengelola tanah negara. Pemegang HPL memiliki kewenangan merencanakan dan memanfaatkan lahan, serta dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pemberian hak turunan seperti SHGB atau Hak Pakai.
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)
Sertipikat ini digunakan untuk kepemilikan hunian vertikal seperti apartemen. Selain unit hunian, pemilik juga memiliki bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang digunakan secara kolektif.
Sertipikat Tanah Wakaf
Sertipikat ini diperuntukkan bagi tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan keagamaan atau sosial. Tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan karena peruntukannya bersifat tetap, seperti untuk masjid, sekolah, atau fasilitas sosial.
Memahami jenis sertipikat tanah menjadi penting, terutama dalam transaksi jual beli, pembangunan properti, maupun pengajuan pembiayaan.
Pengetahuan ini membantu masyarakat memastikan status hukum tanah jelas serta sesuai dengan peruntukannya.
Sumber: ATR/BPN
