Jumlah DD Tahun 2026 Turun, Ketua DPRD Pacitan Harap Pemdes Lebih Inovatif dan Adaptif dengan Pemerintahan Baru

Ketua DPRD Pacitan, Dr. Arif Setia Budi, S.Sos., MPA. (FOTO: Eko Purnomo/gardajatim)

GARDAJATIM.COM: Pemerintah pusat melakukan sejumlah penyelarasan dengan program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi dan refokusing anggaran untuk membiayai sejumlah PSN tersebut. Hal itu tentu berdampak pada pemerintah yang ada dibawahnya.

Selain kementrian/lembaga, efisiensi atau pemangkasan anggaran juga terjadi pada jumlah dana transfer ke daerah (TKD) maupun dana transfer ke desa (DD). Sehingga banyak kepala desa yang mengeluhkan karena jumlah Dana Desa tahun 2026 turun drastis.

Rata-rata desa di Pacitan hanya menerima sekitar 250 hingga 350 juta untuk DD tahun 2026 atau dipangkas kurang lebih 65 persen untuk membiayai KDMP. Jumlah ini sangat jauh turun jika dibandingkan DD tahun sebelumnya yang berkisar di 800 juta sampai 1 milyar per desa.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pacitan, Dr. Arif Setia Budi, S.Sos., MPA., berharap agar pemerintah desa (Pemdes) lebih inovatif menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Ia berpesan agar Pemdes dapat menyesuaikan kinerjanya dengan pemerintahan yang baru. Pesan ini bukan tanpa dasar, berkaca pada tahun 2025 lalu dimana banyak desa yang gagal mencairkan DD tahap dua karena telat mengajukan persyaratan pencairan.

"Setiap presiden tentu mempunyai kebijakan dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah berkaitan dengan pola kebijakan Pak Prabowo yang saat ini tentu ada dampaknya terutama berkaitan dengan pengurangan dana transfer ke daerah dan juga termasuk dana transfer ke desa," ujar Arif Setia Budi atau yang kerap disapa ASB saat ditemui dikantornya usai rapat paripurna PAW salah satu anggota DPRD, Senin (12/1/2025).

Namun disisi lain ASB juga memuji pemerintahan Presiden Prabowo yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 6.500 dan penyerapan gabah petani melalui Bulog pada awal masa kepemimpinannya.

Sehingga kebijakan tersebut mampu mendorong Indonesia Swasembada beras pada tahun 2025.

"Saya yakin Pak Presiden melihat dari angka statistik nasional bahwa 98 persen masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Sehingga HET gabah harus diselamatkan," ucapnya retoris.

ASB juga menyinggung terkait kebijakan maupun Presiden yang langsung menyentuh masyarakat ditingkat bawah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti program bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

"Dalam koridor ekonomi kerakyatan, Pak Prabowo membuat kebijakan KDMP yang dimaksudkan untuk perputaran ekonomi di pedesaan," imbuhnya.

Menurutnya, dari kebijakan-kebijakan strategis tersebut membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Sehingga pemerintah pusat perlu melakukan pengurangan dan pengetatan, salah satunya dana transfer ke daerah (TKD) dan dana desa (DD).

"Bagi desa yang selama ini bergantung pada DD tentu ini sangat terasa dampaknya. Akan tetapi program ini harus disambut baik, jangan menjadi suatu masalah yang memberatkan," ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menghimbau agar pemerintah desa mulai bertransformasi dan segera menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Pak Prabowo ini membuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pemerintah desa harus adaptif. Kalau tidak maka akan ketinggalan," paparnya kembali.

Lebih lanjut, legislator yang dua kali duduk di kursi DPRD itu kembali menghimbau supaya Pemdes dapat memanfaatkan anggaran yang ada dengan optimal.

"Pemerintah desa harus punya inovasi dan kreatifitas memanfaatkan anggaran yang ada, termasuk pemerintah daerah. Kalau tidak, maka dapat menghambat jalannya pemerintahan," tegas ASB.

Ia juga menyampaikan, bahwa salah satu permasalahan dan mayoritas aspirasi yang didengar dari masyarakat Pacitan adalah terkait dengan infrastruktur jalan. Namun ditengah kondisi fiskal negara seperti saat ini, pemerintah harus tetap mencari terobosan solusi.

Salah satu inovasi.dan ide yang ditawarkan ASB adalah dengan mengadakan kegiatan gorong-royong menanam jagung disepanjang bahu jalan-jalan pedesaan.

"Harus timbul inovasi-inovasi baru bagaimana caranya kita membangun solidaritas sosial dan solidaritas ekonomi bersama-sama," terangnya.

"Suatu contoh, masyarakat kita solidaritas sosial seperti kerja bakti kan tinggi. Misalnya tanam jagung disepanjang pinggir jalan lingkungan saat kerja bakti. Nah saat panen, jagung dijual ke Bulog dengan HET 5.500 dan hasil penjualan langsung dibelikan material untuk membangun infrastruktur jalan," tambahnya.

Akan tetapi ia mengingatkan peran pemerintah desa juga sangat penting dalam mendorong suksesnya sebuah inovasi. (Eko)