Polemik KIP di SMA PB Ngrayun: Sekolah Klarifikasi Isu Pemotongan dan Ijazah

Foto Ilustrasi
GARDAJATIM.COM: Polemik seputar penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan isu penahanan ijazah mencuat di SMA Pemberdayaan Bangsa (PB), Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo, pihak sekolah akhirnya memberikan klarifikasi atas tudingan yang ramai beredar di media sosial tersebut.

Isu ini bermula dari unggahan sebuah akun Facebook bernama Miskun Miskun yang menuding adanya pemotongan dana KIP.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa siswa penerima KIP hanya menerima Rp150 ribu dari total dana bantuan sekitar Rp1,8 juta. Unggahan tersebut cepat menyebar dan memantik reaksi warganet.

Tak berhenti pada dugaan pemotongan dana, perbincangan publik kemudian berkembang ke isu lain, yakni dugaan penahanan ijazah bagi siswa yang belum melunasi kewajiban sekolah.

Sejumlah komentar warganet bahkan mengaitkan kedua persoalan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dalam pengelolaan pendidikan.

“Ijazah wae lo mas jare sak tumpuk sing enten sekolahan, boten enten sing mendet, cirose nek mendet kaleh nebus,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, menirukan kabar yang beredar di masyarakat.

Menanggapi isu tersebut, Kepala SMA PB, Kartono mengaku terkejut dengan ramainya pemberitaan di media sosial.

Ia menyatakan belum mengetahui secara rinci persoalan yang ditudingkan kepada sekolahnya.

“Mungkin salah paham, Pak. Saya kroscek dulu, ini baru habis yasinan,” ujar Kartono singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis, 15 Januari 2026.

Sementara itu, sumber internal sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan membantah tegas tudingan penahanan ijazah.

Menurut dia, pihak sekolah telah memutuskan pembagian ijazah secara menyeluruh kepada para alumni.

“Mboten benar, Pak. Ijazah untuk yang sudah lunas sudah diberikan. Bahkan rapat terakhir awal semester lalu diputuskan semua ijazah dibagikan,” katanya.

Terkait dana KIP, sumber tersebut menyebut tidak ada pemotongan sebagaimana yang ditudingkan. Ia menjelaskan bahwa sebagian dana digunakan untuk kebutuhan sekolah siswa penerima, seperti seragam, berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun, minimnya pemahaman sebagian orang tua membuat kebijakan itu dipersepsikan sebagai pemotongan dana bantuan.

“Masalahnya lebih ke miskomunikasi. Dana tidak dipotong, tapi dialokasikan sesuai kesepakatan,” ujarnya. (*)