Warga Ngrupit Ponorogo Geram, Alasan BBWS Solo Soal PHO Dinilai Tak Masuk Akal

Endar Riyanto, berada di lokasi proyek irigasi BBWS Bengawan Solo di Dukuh Krajan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. (Foto: doc. Gardajatim.com)
GARDAJATIM.COM: Kekecewaan warga Dukuh Krajan, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, terhadap proyek irigasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo kian memuncak.

Warga menilai alasan pihak pelaksana proyek yang menyebut perbaikan akan dilakukan setelah menunggu arahan pimpinan dan tahapan Provisional Hand Over (PHO) tidak masuk akal.

Aktivis sekaligus warga setempat, Endar Riyanto, mengaku geram dengan pernyataan Yadi, perwakilan BBWS Solo, yang menyamakan persoalan masa pemeliharaan proyek dengan kerusakan jalan desa akibat aktivitas kendaraan berat proyek.

“Ini gimana, kok menunggu arahan bos. Proyeknya sudah selesai. Masa pemeliharaan itu urusan proyek, tapi yang diminta warga adalah perbaikan jalan desa yang rusak akibat truk material. Ini jelas dua hal yang berbeda,” kata Endar, Jumat, 16 Januari 2026.

Menurut Endar, jalan yang rusak merupakan akses utama warga Desa Ngrupit menuju Dukuh Juranggandul, Kecamatan Babadan.

Selain badan jalan, sejumlah gorong-gorong juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat lalu lintas truk bermuatan material proyek.

“Warga tidak bisa menerima alasan itu. Jalan ini hak warga dan harus segera diperbaiki,” ujarnya.

Keluhan warga juga disampaikan Ketua RT 06 RW 02 Dusun Krajan, Sehadi. Ia mengatakan sejak awal pelaksanaan proyek sudah ada kesepakatan tidak tertulis bahwa setiap kerusakan akibat aktivitas proyek akan diperbaiki oleh pelaksana.

Namun hingga proyek dinyatakan selesai pada pertengahan Desember 2025, perbaikan belum juga dilakukan.

“Jalan dan gorong-gorong rusak akibat truk material. Warga hanya minta dikembalikan seperti semula. Jangan sampai proyek selesai tapi meninggalkan masalah,” kata Sehadi.

Endar Riyanto, berada di lokasi jalan desa yang rusak usai aktivitas proyek irigasi BBWS Bengawan Solo.

Sehadi juga mengaku kesulitan menghubungi Yadi selaku pelaksana lapangan. Ia menyebut warga kerap menanyakan kepadanya soal kejelasan perbaikan, hingga menimbulkan prasangka yang tidak nyaman.

“Warga selalu tanya ke saya. Saya jadi nggak enak, dikira dapat kompensasi dari proyek. Padahal saya tidak pernah menerima apa pun,” ujarnya.

Ia bahkan menceritakan, saat proyek dimulai, dirinya sempat menalangi biaya tumpengan untuk selamatan awal pekerjaan.

“Uangnya saya talangi dulu, baru diganti sebulan kemudian,” kata Sehadi.

Selain soal kerusakan, Sehadi juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi proyek. Menurut dia, selama pengerjaan diduga tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi.

Ia memperkirakan panjang proyek sekitar 850 meter, namun tidak satu pun pekerja berasal dari warga setempat.

“Kami menduga tidak ada plang proyeknya. Pekerjanya juga bukan dari warga sini,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap BBWS Bengawan Solo segera turun tangan secara konkret untuk memperbaiki kerusakan jalan dan fasilitas desa, tanpa menunggu proses administratif yang dinilai justru memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak. (*)