 |
| Foto Ilustrasi jelang lebaran. |
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan ini didasarkan pada hasil perhitungan hisab dan laporan rukyatul hilal di seluruh Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujarnya dalam konferensi pers usai sidang.
Menurut Nasaruddin, secara hisab posisi hilal pada 29 Ramadan 1447 H belum memenuhi kriteria visibilitas yang telah disepakati negara-negara anggota MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sementara hasil pengamatan di 117 titik di seluruh Indonesia juga tidak menemukan hilal.
“Laporan dari seluruh titik pemantauan menunjukkan tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal,” katanya.
Sidang isbat turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga, di antaranya Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Muhammad Cholil Nafis, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, serta Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.
Selain itu, sidang juga melibatkan perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, BMKG, BRIN, serta para ahli falak dari berbagai organisasi masyarakat Islam dan perguruan tinggi.
Menag menegaskan bahwa sidang isbat merupakan bentuk peran pemerintah dalam memfasilitasi penetapan awal bulan hijriah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat secara luas.
Penetapan ini juga berlandaskan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat serta Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004.
“Sidang ini menjadi sarana musyawarah sekaligus menjaga persatuan umat, agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan hari besar Islam,” ujar Nasaruddin.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idulfitri secara serentak sebagai simbol kebersamaan dan persatuan nasional.
Sumber: Kemenag RI
