Usai Diperiksa KPK, Wali Kota Madiun Maidi Dibawa ke Jakarta Bersama Delapan Orang Lain

Maidi Usai Diperiksa KPK Bertolak ke Jakarta untuk Pemeriksaan Lanjutan. ( Dok. Ist)

GARDAJATIM.COM : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Dari total 15 orang yang diamankan, sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR).

Pemeriksaan lanjutan terhadap sembilan orang tersebut direncanakan berlangsung setelah mereka tiba di Jakarta pada malam hari.

“Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” kata Budi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sembilan orang yang dibawa ke Jakarta terdiri dari Maidi selaku Wali Kota Madiun periode 2025–2030, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun Thariq Megah, serta seorang perempuan yang identitasnya belum diumumkan secara resmi.

Selain itu, KPK juga membawa ajudan Wali Kota Madiun, seorang staf Dinas PUPR, seorang staf Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, serta perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Satu orang lainnya berasal dari unsur pihak swasta atau kontraktor.

Budi menegaskan, seluruh pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai saksi karena perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

KPK belum menentukan status hukum para pihak hingga proses gelar perkara dilakukan.

“Dari pihak-pihak yang diamankan tersebut, statusnya saat ini adalah sebagai saksi. Ini adalah kegiatan penyelidikan tertutup dan nanti akan dilakukan expose untuk menentukan status hukum,” ujarnya.

Terkait kronologi lengkap penangkapan maupun konstruksi perkara, Budi mengatakan KPK akan menyampaikannya setelah proses ekspose selesai.

Ia menegaskan bahwa pendalaman masih berlangsung untuk memastikan peran masing-masing pihak.

“Untuk kronologi lengkap dan konstruksi perkaranya nanti akan kami update karena malam ini masih akan dilakukan expose,” kata Budi.

Saat ditanya mengenai dugaan modus korupsi terkait fee proyek dan dana CSR, KPK belum membeberkan detail lebih lanjut.

Menurut Budi, hal tersebut akan menjadi materi utama dalam ekspose penyelidikan.

“Ini baru diamankan hari ini dan nanti akan didalami, termasuk proyek apa saja dan seperti apa modusnya,” ujarnya.

Budi juga menyebut bahwa pihak yang diamankan berasal dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.

KPK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari unsur badan usaha milik negara.

“Ada dari lingkungan Pemkot Madiun dan juga dari pihak swasta. Nanti akan kami dalami apakah ada keterlibatan pihak lain,” katanya.

Sementara itu, KPK memastikan operasi tangkap tangan tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madiun.

Menurut Budi, sistem pemerintahan tetap berjalan karena melibatkan banyak aparatur sipil negara.

“Kami meyakini pelayanan publik di Madiun tetap dapat berjalan dengan baik,” ujar Budi.

KPK juga mengingatkan agar praktik-praktik korupsi serupa tidak kembali terulang karena dapat mencederai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Lembaga antirasuah menyatakan akan menyampaikan perkembangan terbaru setelah proses penyelidikan ditingkatkan. (@Tim/Red)